Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Program Satu Data

Sebagai warga negara Indonesia kita harus mendukung program Satu Data Indonesia. Terutama berkaitan dengan upaya pemeritah untuk mempercepat pemulihan sektor ekonomi Indonesia akibat dari adanya wabah global virus Corona (Covid-19). Satu Data Indonesia sangat penting di masa pandemi saat ini. Keadaan pandemi memaksa pelaksanaan layanan digital dari pemerintahan bawah sampai ke level pemerintahan pusat. Data yang berkualitas tinggi juga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Dimana kualitas tersebut bersifat tepat sasaran, berkelanjutan, serta tepat guna.

Fokus pembangunan nasional tahun 2021 berpusat pada sektor penguatan ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan sistem kesehatan nasional. Salah satu upaya strategis untuk memulihkan sektor tersebut ialah melalui penyaluran dana bantuan pemerintah/dana sosial. Dana bantuan pemerintah tersebut ditujukan kepada masyarakat terdampak pandemi dan disalurkan melalui lembaga atau kementerian terkait serta pemerintah daerah.

Sayangnya, pada pelaksanaan di lapangan, pengelolaan dana bantuan pemerintah tersebut tidak berlangsung secara maksimal. Hal ini dikarenakan data yang digunakan sebagai acuan pemerintah saling tumpang tindih. Sehingga penyaluran dana tersebut masih dirasa kurang tepat sasaran. Akibat dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan penambahan sumber daya manusia serta waktu yang lebih untuk melakukan perbaikan big data secara manual.

Untuk menyelesaikan permasalahan data, beberapa pihak terkait sepakat untuk menyukseskan program Satu Data Indonesia. Penerapan program Satu Data Indonesia tidak akan berjalan secara efektif jika masih ditemukan adanya ego sektoral antar instansi yang terkait. Perlunya sinergi pengelolaan data melalui Solusi Satu Data Indonesia ini antara pihak-pihak yang terkait. Melalui sinergi bersama-sama seluruh pihak baik di daerah maupun pusat diharapkan program Satu Data Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Terdapat empat tantangan utama dari integrasi data dana bantuan pemerintah. Pertama, data yang ada saat ini kurang lengkap dan akurat. Hal ini dikarenakan tidak adanya standarisasi data di intansi terkait. Kedua, data penerima dana bantuan pemerintah yang tumpang tindih antar satu intansi dengan instansi yang lain. Hal ini berakibat minimnya keakuratan dalam menentukan sasaran penerima bantuan pemerintah tersebut. Ketiga, validasi serta verifikasi data yang belum dikelola dengan baik. Akibatnya banyak ditemukan data yang terduplikasi/ganda. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang analisa data serta komputasi mengakibatkan masih banyak ditemukan data yang tidak padan.

Solusi Satu Data Indonesia terutama pada pendataan penerima dana bantuan sosial dirasa sangat penting untuk dapat menanggulangi kemiskinan. Apalagi saat masa pandemi Covid-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan menyebabkan banyaknya pengangguran. Akibatnya angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat akibat pandemi virus Corona.

Untuk mempercepat proses integrasi data program bantuan sosial/pemerintah tersebut, pemerintah akan berpusat pada tiga strategi. Strategi yang pertama yakni mengidentifikasi data penerima dana bantuan sosial. Kedua, menyusun daftar data untuk kebutuhan yang mendesak dan ada kaitannya dengan data penerima dana bantuan sosial. Strategi ketiga yakni menetapkan hasil identifikasi data dan daftar tersebut melalui forum yang diikuti oleh instansi pemerintah yang terkait dengan bantuan pemerintah/bantuan sosial.

Lebih lanjut, Solusi bigĀ  Data Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah melalui penyaluran dana bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan akurat, mengurangi adanya tumpang tindih kebijakan dari instansi pemerintah penyalur dana bantuan, serta peningkatan pada efisiensi proses pemeriksaan data penerima dana bansos dan pemanfaatan informasi/data yang lebih cepat.